Syafruddin Prawiranegara, Presiden RI yang Terlupakan

Syafruddin Prawiranegara
Syafruddin Prawiranegara. (ikpni.or.id).*

 

BandungKlik – Tujuh puluh tiga tahun lalu, hari ini 22 Desember 1948, Syafruddin Prawiranegara memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat. Saat itu, untuk beberapa lama, ia adalah pemimpin tertinggi pemerintahan di negeri ini.

Bagaimana itu bisa terjadi, bahkan kerap terlupakan?

Syafruddin Prawiranegara adalah salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia. Pahlawan nasional kelahiran Serang, Provinsi Banten, 28 Februari 1911, ahli dalam bidang agama, hukum, dan keuangan. Ia adalah orang Indonesia satu-satunya yang pernah menjabat sebagai Presiden De Javasche Bank (DJB) pada 1951 – 1953.

Jauh sebelum itu, orang berkebangsaan Belanda yang selalu menjabat posisi nomor satu di DJB. Sebagai hasil dari nasionalisasi DJB, ia menjadi orang Indonesia pertama yang menjabat Gubernur Bank Indonesia (1953 – 1958).

Ia jualah orang pertama yang mengusulkan agar Pemerintah Republik Indonesia segera menerbitkan mata uang sendiri. Tentu, hal ini sebagai atribut kemerdekaan Indonesia untuk mengganti beberapa mata uang asing yang masih beredar.

Selain posisi penting di lembaga keuangan tersebut, Syafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai menteri di jajaran kabinet. Mengutip dari djkn.kemenkeu.go.id, jabatan tersebut adalah Menteri Keuangan pada 1946 dan Menteri Kemakmuran pada 1947.

Nah, saat Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Menteri Kemakmuran inilah terjadi Agresi Militer Belanda II. Dampak dari peristiwa ini, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Syafruddin Prawiranegara mendapat mandat untuk melanjutkan pemerintahan agar tidak terjadi kekosongan. Presiden Soekarno menugaskannya untuk membentuk pemerintahan darurat ketika ibu kota negara di Yogyakarta jatuh kepada Belanda.

Rapat pun digelar di Bukittinggi, Sumatera Barat, seiring situasi di Yogyakarta yang semakin memburuk. Akhirnya, rapat tersebut memutuskan untuk membentuk PDRI dan Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan pada masa itu. Ia memimpin pemerintahan dari Bidar Alam, Solok Selatan, Sumatera Barat.

Sebagai Presiden PDRI, Syafruddin Prawiranegara mengendalikan seluruh kekuatan militer di Jawa. Jenderal Soedirman dan seluruh panglima divisi serta jajaran TNI loyal dan patuh. Atas perintahnya, Soedirman melakukan perang gerilya dan kembali merebut Yogyakarta. Dengan demikian, strategi diplomasi internasional dapat terus berjalan, tidak berhenti hanya karena Soekarno – Hatta ditawan.

Atas usaha PDRI, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Penjanjian Roem – Royen mengakhiri upaya Belanda sampai akhirnya Soekarno dan Hatta dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.

Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Soekarno, Hatta, dan sejumlah menteri kedua kabinet. Secara resmi, serah terima pengembalian mandat berlangsung di Jakarta, 14 Juli 1949. Pascapengembalian mandat, Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia pada 1949 dan Menteri Keuangan (1949 – 1950). *

 

Silakan baca:

Iwa Kusuma Sumantri, Pilih Radikal Ketimbang Amtenar

Djuanda Kartawidjaya, “Menteri Marathon” dan PM Terakhir