Supersemar Hari Ini 55 Tahun Lalu, Begini Isinya

supersemar
Presiden Sukarno dan Letnan Jenderal Soeharto pada Oktober 1965. (dok. AP).*

 

BandungKlik – Surat Perintah Sebelas Maret atau lebih dikenal dengan Supersemar merupakan salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Supersemar dari Presiden Sukarno kepada Letnan Jenderal Soeharto itu tertanggal 11 Maret 1966, tepat hari ini 55 tahun lalu.

Hingga saat ini, Supersemar masih menjadi kontroversi. Mengapa? Sebab, naskah aslinya tak pernah ditemukan. Satu hal yang terjadi setelah keluar surat itu adalah lahirnya Orde Baru.

Kontroversi Supersemar sebetulnya bukan hanya isi tetapi juga keaslian dokumen. Supersemar yang disimpan lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ternyata bukan naskah asli. Naskah atau dokumen yang ada merupakan salinan, sedangkan yang asli tidak diketahui keberadaannya.

Lantas, apa yang melatarbelakangi surat tersebut?

Dari berbagai buku sejarah disebutkan, Presiden Sukarno memberikan perintah langsung kepada Letnan Jenderal Soeharto guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Waktu itu, situasi Indonesia genting dan belum stabil pascaperistiwa G30S PKI yang terjadi pada 1965. Letnan Jenderal Soeharto adalah Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib).

Dengan Supersemar itulah, Letnan Jenderal Soeharto melakukan gerak cepat pemulihan. “Surat Sakti” tersebut telah mengubah peta politik dan perjalanan bangsa Indonesia.

Silakan baca:

Gedung Sate Diserbu Tentara Sekutu

Terlepas dari berbagai versi dan kontroversi, Supersemar telah membawa “perubahan”. Supersemar berisi instruksi atau perintah mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan situasi di Indonesia. Ada tiga poin penting yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan.

1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/ Panglima Tertinggi/ Pemimpin Besar Revolusi/ Mandataris MPRS. Demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi.

2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya.

3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. *