BANDUNGKLIK – Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas Bandung setelah mencermati berita serta isu yang berkembang. Terkait gugatan yang dilayangkan mantan dosen STIE Ekuitas Agus Mulyana. Pihaknya akan patuh dan hormati proses hukum yang dijalani.

Gugatan mantan dosen STIE Ekuitas Agus Mulyana ini terkait pemberhentiannya yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut dilakukan para pengurus yayasan terhadap Agus sebagai dosen tetap di STIE Ekuitas.

Sebagai informasi penyebab diberhentikannya Agus Mulyana dikarenakan sejak tahun 2018 tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengajar sebagai dosen. Namun tetap menerima remunerasi, sehingga melanggar ketentuan yang berlaku dan perjanjian kerja yang telah disepakati.

Ketua Umum YKP bjb yang menaungi STIE Ekuitas, Totong Setiawan mengatakan “Kami senantiasa patuh dan menghormati hukum sebagai bagian dari penerapan prinsip tata kelola perusahaan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Biar dibuktikan secara hukum, kami akan patuh dan menghargai seluruh proses hukum yang berjalan di Pengadilan,” ujar Totong.

Totong juga menjelaskan, kasus gugatan ini tidak menimbulkan dampak operasional baik terhadap YKP bjb maupun STIE Ekuitas. Dan tetap fokus meningkatkan kinerja sesuai tupoksi masing-masing lembaga.

Selain itu, YKP bjb dan STIE Ekuitas terus berkomitmen untuk terus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola lembaga pendidikan dengan sangat baik. Serta senantiasa patuh dan melaksanakan setiap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Silakan baca: bjb Digi Masuk 10 Mobile Banking Terbaik di Indonesia

Ketua STIE Ekuitas Bandung, Prof. Dr.rer.nat. Martha Fani Cahyandito, S.E., M.Sc., CSP. Menyampaikan, “Gugatan yang dilayangkan kurang tepat karena STIE Ekuitas Bandung memiliki ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri dalam menentukan dan menjalankan tata kelola perusahaan”.

“Meski demikian, setiap orang berhak untuk melakukan gugatan dan dalam hal ini YKP bjb dan STIE Ekuitas Bandung akan menghormati jalannya persidangan dan menyerahkan kepada kuasa hukum,” tambahnya.* (rls)