BandungKlik – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 2021 akan kembali diterapkan pemerintah di wilayah Jawa dan Bali. Aturan PSBB Jawa Bali ini berlaku 11 – 25 Januari 2021.

Menurut Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, kebijakan pemerintah terkait PSBB tersebut sebagai upaya pengendalian Covid-19.

“Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular. Maka pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia,” papar Menko Airlangga dalam keterangan persnya, Rabu (06/01/2021), dikutip dari laman kominfo.go.id.

Sebelumnya pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan internasional ke Indonesia, dengan melarang sementara masuknya WNA dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021. Pertimbangan lain dari pemerintah melaksanakan langkah di atas, untuk menjaga keseimbangan antara aspek kesehatan dan sisi ekonomi.

Kegiatan yang dibatasi

Pemerintah menerapkan pengaturan PSBB meliputi kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran Covid-19. Berikut ini ada 8 kegiatan yang dibatasi selama PSBB Jawa Bali.

  1. Membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75%. Dan tetap memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara daring/on line.
  3. Untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100%, dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas. Serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  4. Mengatur pemberlakuan pembatasan: (1) kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; (2) pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan pukul 19.00 WIB.
  5. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  6. Kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50%. Disertai penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  7. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
  8. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Adapun cakupan PSBB diterapkan di provinsi, kabupaten, dan kota yang memenuhi salah satu dari parameter berikut ini.

1. Tingkat Kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional

2. Tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional

3. Tingkat Kasus Aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional

4. Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70%.

Tahap awal akan diprioritaskan penerapan aturan PSBB di seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Pertimbangannya, karena seluruh provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter yang ditetapkan. Selain itu, juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 terjadi di tujuh provinsi tersebut.

Silakan baca: Sandiaga Uno Ingin Kembangkan Wisata Kemanusiaan

Kebijakan PSBB Jawa Bali akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah. Kemudian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Instruksi Mendagri. Apabila diperlukan, Mendagri dapat meminta Kepala Daerah untuk membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur secara spesifik pemberlakuan pembatasan dimaksud hingga pengaturan penerapan sanksi.*