DI Yogyakarta

lambang DI Yogyakarta

BandungKlik – Dalam konteks histori, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta dimulai dari berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat seturut Perjanjian Giyanti 1755. Kasultanan ini didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Dari sini muncul sistem pemerintahan yang teratur dan berkembang hingga akhirnya menjadi bagian dari NKRI.

Pada masa kolonial Hindia Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yaitu pada 1877, 1921, dan 1940. Hal ini menunjukkan keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda.

Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang didirikan Pangeran Notokusumo—saudara Sultan Hamengku Buwono I, pada 1813. Kerajaan berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah zilfbesturende landschappen.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai daerah istimewa atau kooti. Sebagai koo atau kepalanya adalah Sri Sultan Kamengku Buwono IX. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bergabung ke dalam wilayah NKRI dengan nama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Terletak di Pulau Jawa bagian tengah, Yogyakarta—banyak juga yang menyebutnya Jogja, punya luas wilayah mencapai 3.133,15 kilometer persegi. Di bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan di bagian lainnya berbatasan dengan empat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Yogyakarta punya potensi pariwisata alam yang lengkap, mulai dari pantai, gua, gunung hingga laut. Selain itu, juga kesohor akan tradisi, budaya dan kulinernya.

Pada 2019, penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3.842.932 jiwa. Secara administratif, provinsi ini terdiri dari satu kota dan empat kabupaten, yaitu:

Kota Yogyakarta

Kabupaten Bantul

Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Sleman. *

 

Website Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta: jogjaprov.go.id

Sumber data: yogyakarta.bps.go.id