Perjanjian Renville tercatat sebagai bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang dibuat pascakemerdekaan, hari ini 74 tahun lalu, 17 Januari 1948.

 

BandungKlik – Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh adanya usul dari Komisi Tiga Negara (KTN) yang mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam perundingan. Ketiga negara tersebut adalah Belgia, Australia, dan Amerika Serikat.

Setelah beberapa usulan tempat perundingan gagal disepakati, akhirnya Kapal Renville menjadi tempat pertemuan kedua negara yang bersengketa. Kapal USS Renville adalah kapal pengangkut Angkatan Laut Amerika Serikat yang saat itu sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Perundingan pun digelar pada 8 Desember 1947. Seturut laman munasprok.go.id, delegasi Indonesia terdiri dari ketua: Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, wakil: Mr. Ali Sastroamidjojo dan Agus Salim. Anggotanya terdiri dari : Dr. Leimena, Mr. Latuharhary, dan Kolonel T.B. Simatupang.

Sementara itu, dari pihak Belanda delegasi dipimpin oleh Raden Abdul Kadir Widjojoatmodjo—orang Indonesia pemihak Belanda.

Saat perundingan, Australia dianggap lebih memihak Indonesia dan Belgia condong ke Belanda. Namun, terlepas dari berbagai kepentingan yang muncul saat itu, perundingan menghasilkan beberapa poin.

  • Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia (RI).
  • Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda.
  • TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Timur dan Jawa Barat atau wilayah-wilayah kekuasaan Belanda.

Hasil perundingan tersebut ditandatangani pada 17 Januari 1948 dan dikenal sebagai Perjanjian Renville.

Isi perjanjian ternyata membuat kondisi dan posisi Indonesia semakin sulit. Wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit sehingga terjadi blokade ekonomi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia. Garis demarkasi van Mook mempersempit wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

Dampak lain dari perjanjian tersebut adalah jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin karena banyaknya protes dari golongan masyarakat Indonesia. Oleh karena protes tersebut muncul sejumlah kelompok yang antipemerintah.

Kabinet Hatta—kabinet baru setelah jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin, terpaksa melaksanakan Perjanjian Renville meskipun sangat merugikan Indonesia.

Long march Siliwangi

Kerugian lain yang dialami Indonesia akibat perjanjian ini adalah wilayah Indonesia yang sudah dalam penguasaan Belanda harus segera dikosongkan dari TNI. Tentara Divisi Siliwangi di Jawa Barat harus berpindah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta karena kedua wilayah tersebut masih dikuasai Republik Indonesia.

Peristiwa berpindahnya Tentara Divisi Siliwangi dari Jawa Barat itu dikenal dengan nama hijrah atau long march yang menjadi kenangan tak terlupakan. Hal serupa juga dilakukan oleh tentara RI dari Jawa Timur. *

 

Silakan baca: Pertempuran Bojong Kokosan Sukabumi, “Ular Berbisa” Porak-Poranda