Pemerintah Terapkan Kebijakan ASN Work from Bali

wfb bali
Pulihkan pariwisata Bali, pemerintah akan menerapkan Work from Bali bagi ASN di tujuh kementerian/ lembaga di bawah Kemenko Marves. (dok. kemenparekraf.go.id).*

 

BandungKlik – Pemerintah akan menerapkan program dan kebijakan Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tujuh kementerian/ lembaga di bawah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Ini merupakan salah satu cara yang diambil untuk memulihkan Provinsi Bali yang selama ini bertumpu pada sektor pariwisata. Kondisi pandemi Covid-19 membuat pertumbuhan ekonomi di Pulau Dewata menurun drastis hingga minus 9 persen.

Adapun tujuh kementerian/ lembaga dimaksud adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Investasi.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan soal kondisi terkini di Bali. “Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan. Ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan,” kata Odo, dikutip dari laman maritim.go.id, Selasa (25/5/2021).

Lebih lanjut dia mengatakan, langkah tersebut diambil untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal.

“Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal,” kata Odo.

Silakan baca: Pemerintah Dorong Pemulihan Pariwisata di Bali

Silakan baca: Menparekraf Siapkan Wisata Berbasis Kesehatan di Bali

Sementara itu Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, ada beberapa poin yang disiapkan oleh pemerintah sebelum pemberlakuan kebijakan Work from Bali. Salah satunya menggenjot program vaksinasi Covid-19 di Bali.

Program vaksinasi di Bali akan diintensifkan dari 1,8 juta hingga 3 juta orang per bulan Mei. “Untuk membentuk kekebalan imunitas sehingga provinsi ini dapat menjadi zona hijau,” kata Jodi.

Kemenko Marves pekan lalu melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) Dukungan Penyediaan Akomodasi untuk Peningkatan Pariwisata The Nusa Dua Bali dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengelola kawasan Nusa Dua. Dalam MoU tersebut tertulis seluruh penyelenggaraan kegiatan di Bali dilakukan dengan standar dan protokol kesehatan yang ketat.

Hampir seluruh hotel di kawasan The Nusa Dua telah memperoleh sertifikasi CHSE dari Kemenparekraf. Selain itu, tengah menyelesaikan vaksinasi bagi hampir 10 ribu pelaku parekraf di kawasan tersebut termasuk masyarakat desa penyangga.

WFB rencananya akan mulai berlangsung pada kuartal III tahun 2021 atau paling lambat Juli 2021. Kebijakan WFB sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2000 pascaperstiwa bom Bali. Oleh karena itu, kebijakan WFB tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat pada masa pandemi sebesar Rp 100 triliun.

wfb
Menparekraf Sandiaga Uno terapkan WFB beberapa waktu lalu. (kemenparekraf.go.id).*

Di lain pihak, dikutip dari siaran pers kemenparekraf.go.id, Menparekraf Sandiaga Uno berharap kebijakan WFB bagi ASN tepat manfaat. Selama ini, kata dia, Bali menjadi primadona pariwisata di tanah air sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata.

“Tapi kali ini Bali perlu uluran tangan kita. Kemenparekraf sudah lebih dahulu melakukan WFB pada kuartal pertama di 2021. Kita berharap kebijakan ini bisa tepat manfaat, tepat sasaran, dan tepat waktu untuk mempertahankan perekonomian sektor parekraf di Bali,” tutur Sandiaga. *

 

Silakan baca: EV Smart Mobility Beroperasi di Kawasan Nusa Dua Bali

Silakan baca: Jokowi Berharap Tiga Zona Hijau Bangkitkan Pariwisata Bali