Pemerintah Dorong Pemulihan Pariwisata di Bali

pariwisata Bali
Tari Kecak salah satu daya tarik pariwisata Bali. (dok. Kemenparekraf)

 

BandungKlik – Pemerintah bersama stakeholder terkait terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi, khususnya sektor pariwisata di Provinsi Bali yang terdampak begitu dalam akibat pandemi Covid-19.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno saat acara “Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Temu Stakeholders” di Bali, Jumat (9/4/2021) memaparkan upaya pemulihan ekonomi merupakan kebijakan untuk membangun optimisme kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali.

“Pemerintah akan terus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi. Namun kita harus pastikan bahwa angka penularan COVID-19 bisa terkendali dengan baik. PPKM skala mikro menunjukkan hasil awal yang cukup baik, oleh karena itu kita akan terus tekan sehingga tidak ada kenaikan kasus,” papar Sandiaga dalam siaran pers Kemenparekraf.

Sandiaga juga menyampaikan, sebagai upaya pemulihan, pemerintah provinsi Bali sudah mengajukan dana pinjaman lunak (soft loan) untuk pemulihan ekonomi di Bali, terutama di sektor pariwisata mencapai Rp9,4 triliun.

“Saat ini soft loan sedang digodok dan dibahas di lintas K/L. Kita harapkan bisa mendapat titik terang dalam waktu dekat. Selain itu para pelaku parekraf juga perlu restrukturisasi. Karena begitu Bali buka kembali pada Juni-Juli 2021 usaha-usaha ini dari segi suplai site membutuhkan dana untuk beroperasi kembali terutama terkait dana bantuan, baik dana restrukturisasi atau pinjaman lunak,” jelasnya.

Lebih lanjut Sandiaga mengungkapkan, telah mengusulkan dana hibah pariwisata 2021 sebesar Rp3,7 triliun. Namun, pihaknya sedang mengumpulkan data-data yang terverifikasi dengan baik. Diharapkan penyerapannya bisa lebih maksimal lantaran ada waktu yang jauh lebih cukup dibanding tahun lalu.

Silakan baca: Bali, Surga Lokasi Penyelenggaraan MICE di Indonesia

“Dana hibah pariwisata nantinya akan dialirkan ke sektor pariwisata. Bukan hanya hotel dan restoran saja tapi juga diperluas seperti tempat rekreasi, biro perjalanan, dan lain-lain,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, pemerintah terus berupaya mencari solusi. Yaitu, untuk mendorong mobilitas dan konsumsi tanpa menyebabkan dampak pandemi COVID-19 semakin parah. Di sisi lain, sektor industri termasuk pariwisata sudah satu tahun lebih mengalami kontraksi yang cukup dalam.

“Saya menyadari, Bali adalah salah satu provinsi yang paling dalam pengaruhnya akibat pandemi ini. Jadi sesudah kita mendengar berbagai aspirasi dari pelaku usaha hotel, restoran, cafe, horeca, ini salah satu yang paling dahsyat terkena dari COVID-19. Hibah pariwisata 2020 se-provinsi Bali, di sini alokasinya Rp 3,3 triliun untuk 101 daerah seluruh daerah. Untuk Bali sendiri Rp1,18 triliun untuk 9 kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, pihaknya akan menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung sektor pariwisata. Tujuannya agar segera bangkit dan pulih, khususnya di Bali.

Masih menurutnya, pihaknya juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.08/2021 terkait skema penjaminan kredit modal kerja. Lewat aturan ini, pemerintah melonggarkan jaminan kredit untuk pelaku usaha yang mempekerjakan minimal 50 karyawan, dari sebelumnya minimal 300 karyawan.

“Jumlah pinjamannya pun diturunkan, lama pinjamannya diperpanjang menjadi 3 tahun. Dan ini semua dikaitkan terutama banyak perusahaan di bidang hotel, akomodasi, restoran yang terkena dampak yang cukup besar,” imbuhnya.

Silakan baca: Jokowi Berharap Tiga Zona Hijau Bangkitkan Pariwisata Bali

Acara “Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Temu Stakeholders” tersebut, turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua OJK Wimboh Santoso. Hadir pula Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kartika Wirjoatmodjo Wamen BUMN, dan Gubernur Bali Wayan Koster.*