BandungKlik – PT KAI mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai operasionalisasi kereta api lokal. Mulai keberangkatan 12 s.d. 20 Juli 2021, perjalanan kereta api lokal hanya bagi penumpang untuk perkantoran sektor esensial dan kritikal.

Hal ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.  VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan, kebijakan tersebut menyesuaikan dengan SE Kemenhub No. 50 tahun 2021.

“Tentang Perubahan atas SE Menteri Perhubungan Nomor 42 tahun 2021 tentang Petunjuk Perlaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi Covid-19,” ujarnya.

Pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3 s.d. 20 Juli 2021, operasionalisasi kereta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah pada operasionalisasi kereta api lokal.

Mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 18 tahun 2021, bidang yang termasuk sektor esensial adalah keuangan dan perbankan. Selain itu pasar modal, TI dan komunikasi, perhotelan nonpenanganan karantina Covid-19, dan industri orientasi ekspor.

Sektor kritikal mencakup kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penanganan bencana, energi, logistik, transportasi dan distribusi serta makanan minuman dan penunjangnnya. Selain itu, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, objek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

Silakan baca: PPKM Darurat, Ini Syarat Naik Kereta Api

Dikutip dari kai.id, Joni menyampaikan, penumpang kereta api lokal wajib memenuhi sejumlah persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Calon penumpang wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat.

Jika bukan itu, penumpang wajib menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan). Surat tersebut berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

“Jika ada yang tidak lengkap, maka yang bersangkutan tidak akan diizinkan untuk  berangkat. Uang tiket akan dikembalikan 100%,” kata Joni.

Joni berharap, pengetatan persyaratan tersebut dapat menekan mobilitas masyarakat melalui transportasi kereta api khususnya di masa PPKM Darurat. Pihak KAI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat. *

Silakan baca: Perjalanan Kereta Ini Dibatalkan Saat PPKM Darurat