Kepri Dipastikan Siap Membuka Safe Travel Corridor

Kepri Safe Travel Corridor
Menparekraf Sandiaga Uno saat kunjungan kerja ke Batam, Sabtu (20/3/21). (dok. Kemenparekraf)

 

BandungKlik – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan Kepulauan Riau (Kepri) siap membuka safe travel corridor. Hal itu diungkapkan Menparekraf saat melakukan kunjungan kerja ke Batam, Kepri, Sabtu (20/3/21).

Kepastian tersebut didapat saat Menparekraf Sandiaga melakukan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga, Pemprov, Pemkot/Pemkab, dan pelaku usaha sektor pariwisata terkait. Kepri siap membuka kembali perbatasan melalui safe travel corridor yang direncanakan Pemprov Kepri pada 21 April 2021. Ada dua zona yang akan disiapkan, yaitu Nongsa dan Bintan Lagoi.

Dalam rakor itu, Sandiaga menilai Kepulaan Riau telah memenuhi syarat dari segi visibilitasnya. Mencakup pintu masuk utama, orbitasi yang hanya 20 km dari Singapura dengan waktu tempuh 40-60 menit khusus ke Batam dan Bintan.

Lalu direct access, terdapat rute langsung yang menghubungkan dari pelabuhan ferry Singapura menuju Pelabuhan Nongsapura di Batam dan Bandar Bintan Telani di Lagoi Bintan.

“Saya sudah mencoba semua rute dan ini bisa segera kita persiapkan untuk pembukaan safe travel corridor dengan Singapura,” tuturnya melalui siaran pers Kemenparekraf.

Ditambah Nongsa dan Bintan Lagoi juga memiliki aksesibilitas, amenitas, dan atraksi yang lengkap dan penerapan protokol CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability) sudah dijalankan dengan ketat dan disiplin.

“Meskipun begitu, 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) tetap ditingkatkan, dan 3T (testing, tracing, and treatment) diperkuat. Pelaku usaha hotel dan restoran juga harus dipastikan sudah tersertifikasi CHSE. Terlebih lagi pada zona prioritas, yaitu Nongsa dan Bintan Lagoi. Dengan hal ini, kita dapat memberikan rasa confident kepada wisatawan,” sambung Sandiaga.

Silakan baca: Menparekraf Bahas Perluasan Travel Corridor Arrangement

Bagi wisatawan mancanegara (wisman) yang nantinya masuk ke dua zona tersebut, diharapkan melakukan PCR-test terlebih dahulu. Kemudian saat kedatangan wisatawan akan melalui proses testing genose.

“Setelah itu akan ada aplikasi di mana kita bukan hanya bisa mentrace, tapi juga mentracking movement wisatawan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sandiaga memaparkan, akibat pandemi terjadi penurunan terdalam pada industri akomodasi, makanan, dan minuman hingga minus 41,01 persen. Kunjungan wisman ke Kepri pada 2020 terkontraksi hingga minus 85,6 persen. Oleh sebab itu, Sandiaga pun mendorong Pemprov Kepri untuk mempersiapkan paket-paket wisata menarik jelang pembukaan safe travel corridor.

Sementara kebijakan pemberian akses Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan bagi WNA masih dalam proses konsolidasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Diharapkan, pihak Kemenkumham dapat segera memberikan akses tersebut untuk keperluan pilot project safe travel corridor.

Vaksinasi menjdai kunci keberhasilan dalam program ini. Percepatan vaksinasi untuk pekerja dan penduduk sekitar kawasan Nongsa Batam dan Bintan Lagoi yang dilakukan perdana pada Sabtu (20/3/2021) bisa berjalan dengan baik. Sehingga herd immunity penduduk dan pekerja pariwisata di kawasan itu dapat terbentuk sebelum tanggal pembukaan safe travel corridor.

“Kita harapkan bisa bergerak cepat untuk menyiapkan safety travel corridor. Terutama dari segi pengetatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, 3M, 3T, dan vaksinasi. Ini kita lakukan atas kolaborasi semua pihak, ada Kemenlu, Kemenkes, Kemenkumham, Dirjen Imigrasi, Pemprov, Pemko, Pemda, semua instansi dan kementerian/lembaga terkait kita libatkan. Untuk bangkitnya Kepri khususnya di sektor pariwisata,” jelas Sandiaga.

Silakan baca: Kepri Kembali Buka Kunjungan Wisman April Mendatang

Hadir pula Gubernur Batam Ansar Ahmad, Walikota Batam Muhammad Rudi, serta Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf R. Kurleni Ukar, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Kemenlu Siti Nugraha Mauludiah, serta perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait, dan sektor swasta.*