Ini Aturan Perjalanan Dalam Negeri Saat PSBB Jawa Bali

Aturan Perjalanan Dalam Negeri
Sejumlah calon penumpang pesawat di bandara. (dok. Angkasa Pura I)

 

BandungKlik – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam mendukung penerapan PSBB Jawa Bali 11-25 Januari 2021, mengeluarkan aturan perjalanan dalam negeri, baik darat, laut, udara, maupun kereta api.

Aturan perjalanan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perjalanan Orang untuk moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Penerbitan SE tersebut merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 No. 1 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang terbit pada 9 Januari 2021.

Empat Juklak

Kemenhub menerbitkan 4 (empat) SE Juklak yaitu 1) untuk moda transportasi darat (SE 1 Tahun 2021). 2) laut (SE 2 Tahun 2021). 3) udara (SE 3 Tahun 2021). 4) kereta api (SE 4 Tahun 2021), yang berlaku mulai 9 sampai 25 Januari 2021.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyampaikan, Kemenhub telah meminta kepada semua stakeholder di sektor transportasi untuk menerapkan protokol yang ketat. Tentunya guna mencegah penyebaran Covid-19.

“Merujuk pada SE Satgas, SE Kemenhub ini diterbitkan untuk mengatur perjalanan orang di dalam negeri. Dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kasus positif Covid-19 di tingkat Nasional. Ini merupakan upaya mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 di dalam negeri,” tuturnya, Sabtu (9/1/21), dikutip dari laman Kemenhub.

Beberapa hal yang diatur di dalam SE Kemenhub tersebut, antara lain:

  1. Pelaku perjalanan udara menuju Bandara Ngurah Rai, Bali, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam. Atau hasil nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan;
  2. Pelaku Perjalanan udara dari dan ke daerah selain sebagaimana diatur dalam poin 1, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam atau hasil nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan;
  3. Untuk pelaku perjalanan ke Bali melalui transportasi darat (termasuk angkutan sungai, danau, penyeberangan) dan laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan;
  4. Ketentuan mengenai kapasitas maksimal. Penumpang pesawat maksimal 70% tidak diberlakukan selama masa periode berlakunya SE, yaitu mulai 9 – 25 Januari 2021. Namun tetap disediakan tiga baris kursi yang diperuntukkan sebagai area karantina bagi penumpang yang terindikasi bergejala Covid-19;
  5. Untuk perjalanan ke daerah lainnya selain ke Bali, melakukan RT-PCR atau rapid tes antigen, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi umum darat, dilakukan tes acak (random check) rapid test antigen bila diperlukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 di daerah;

b. Pelaku perjalanan laut dan kereta api antarkota, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan;

c. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat pribadi, diimbau melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.

Aturan lain yang tertuang dalam SE di atas:

  1. Pengisian e-HAC Indonesia bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dengan seluruh transportasi umum maupun pribadi, terkecuali moda transportasi kereta api;
  2. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk test RT-PCR maupun rapid test antigen;
  3. Perjalanan rutin di Pulau Jawa dengan moda transportasi laut yang bertujuan melayani pelayaran lokasi terbatas antarpulau atau antarpelabuhan domestik dalam satu wilayah aglomerasi dan dengan transportasi darat, baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan surat hasil tes RT-PCR ataupun hasil rapid test antigen. Namun akan dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satgas Penanganan Covid-19 daerah;
  4. Apabila hasil RT-PCR atau rapid test antigen pelaku perjalanan negatif/nonreaktif namun menunjukkan gejala. Maka tidak boleh melanjutkan perjalanan dan diwajibkan untuk melakukan tes diagnestik RT-PCR. Serta isolasi mandiri selama waktu menunggu hasil pemeriksaan;
  5. Ketentuan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri tidak berlaku untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan dan di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Adita juga menambahkan, pelaksanaan SE tentang aturan perjalanan ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Silakan baca: PSBB Jawa Bali, Ini 8 Kegiatan yang Dibatasi

Kemenhub menginstruksikan seluruh operator transportasi agar memenuhi semua ketentuan dan memberikan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Kemenhub juga terus mengimbau kepada calon penumpang, untuk dapat mengikuti ketentuan dan selalu menjalankan protokol kesehatan.*