BandungKlik – Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret di Istana Merdeka, Jakarta. Peristiwa ini memiliki latar belakang, desakan rakyat hingga isi yang kemudian konstitusi bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945. Apa saja fakta-faktanya? Simak uraian berikut:

Latar belakang

Dekret Presiden 5 Juli 1959 dilatarbelakangi adanya kegagalan Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD) baru pengganti UUD Sementara 1950. Ini faktor penyebab utamanya.

Badan Konstituante merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum 1955. Tugas utama badan ini antara lain untuk merumuskan UUD baru. Namun, sejak mulai persidangan pada 1956 hingga 1959 tak kunjung berhasil merumuskan UUD baru.

Hal ini memperburuk situasi dan kondisi di Indonesia. Sejumlah pemberontakan muncul di daerah-daerah dengan alasan politis.

Dikutip dari laman kemdikbud.go.id, dekret presiden ini juga karena adanya desakan dari rakyat dan sejumlah peristiwa politik waktu itu. Dekret dikeluarkan juga sebagai upaya untuk menjaga dan menyelamatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sidang Konstituante di Bandung

Sidang lengkap Konstituante berlangsung di Gedung Merdeka Kota Bandung pada 22 April 1959. Pada sidang tersebut, Soekarno mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dan menuai pro dan kontra. Soekarno juga mengkritik kinerja Badan Konstituante yang lambat. Beberapa kali Konstituante melakukan pemungutan suara tetapi tidak berhasil memecahkan usulan Soekarno tersebut.

Silakan baca: Pertempuran Fokkerweg: Kisah I Kokok, You Tommygun

Waktu dikeluarkannya dekret

Untuk menyelamatkan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan secara resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad 5 Juli 1959. Soekarno mengumumkannya pada pukul 17.00 WIB. Dekret ini sekaligus membubarkan konstituante.

Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959

  • Dibubarkannya Konstituante
  • Diberlakukannya kembali UUD 1945
  • Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
  • Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka sistem pemerintahan liberal dan kabinet perlementer berakhir. Saat itu, sistem pemerintahan kembali terpimpin dan kabinet berganti menjadi presidensial. *

Silakan baca: Supersemar Hari Ini 55 Tahun Lalu, Begini Isinya