Aturan Baru Penerbangan Internasional di Masa Pandemi

Aturan Penerbangan Internasional
Ilustrasi: Pesawat sebuah maskapai siap lepas landas di Bandara Husein. (Iwan Gunaesa/Bandung Klik).*

 

Bandungklik – Aturan baru penerbangan internasional kembali diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Udara. Aturan tersebut dituangkan melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Nomor 24 Tahun 2020.

SE Nomor 24 Tahun 2020 ini mengatur perjalanan orang dengan transportasi udara selama masa Libur Natal dan Tahun Baru dalam situasi Pandemi Covid-19. Di dalamnya mengatur syarat kesehatan untuk penerbangan internasional guna mendukung langkah pencegahan penularan Covid-19 khususnya dari luar negeri.

Aturan baru penerbangan internasional itu merupakan perubahan dari SE Nomor 22 Tahun 2020. Menyusul adanya perubahan dari SE Nomor 3 Satgas Penanganan Covid-19.

“SE 24 Tahun 2020 merujuk pada perubahan SE Nomor 3 Satgas Covid-19 untuk mengantisipasi adanya kasus varian baru virus korona di South Wales, Inggris. Dan adanya peningkatan kasus Covid-19 di Eropa dan Australia, sehingga perlu dilakukan pengaturan tambahan bagi pelaku perjalanan luar negeri untuk memproteksi WNI dari Imported Case,” papar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu (27/12/20), dikutip dari laman Kemenhub.

Ketentuan khusus

Adita menyampaikan, aturan SE 24 Tahun 2020 berisi ketentuan khusus, di antaranya:

  1. Pelaku perjalanan dari luar negeri wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal pada saat ketibaan. Berlaku 3×24 jam sejak diterbitkan ke dalam e-HAC Indonesia.
  2. Pelaku perjalanan Warga Negara Asing (WNA) dari Inggris yang memasuki Indonesia baik secara transit maupun langsung, tidak dapat memasuki Indonesia.
  3. Pelaku perjalanan WNA dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah Eropa dan Australia baik secara langsung maupun transit di negara asing, harus menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal. Berlaku maksimal 2×24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia. Ketentuan ini juga berlaku bagi para pelaku perjalanan WNI dari Inggris.
  4. Dilakukan pemeriksaan ulang berupa RT-PCR bagi WNI dan WNA oleh instansi yang berwenang setelah tiba di Indonesia.
  5. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil negatif. Maka, WNI melakukan karantina selama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat akomodasi karantina khusus yang telah disediakan pemerintah. Sementara, bagi WNA, melakukan karantina mandiri di hotel yang telah ditentukan pemerintah dengan biaya mandiri.
  6. Kemudian, kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 (lima hari) dengan biaya mandiri.
  7. Bagi diplomat asing lainnya, karantina mandiri selama 5 (lima) hari di tempat yang disediakan pemerintah.
  8. Dalam hal pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat ketibaan menunjukkan hasil positif. Maka, dilakukan perawatan di rumah sakit bagi WNI dengan biaya ditanggung pemerintah dan WNA dengan biaya mandiri.
  9. Setelah dilakukan karantina 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan bagi WNI dan WNA dilakukan pemeriksaan ulang RT-PCR. Jika hasilnya negatif, maka bagi WNI dan WNA diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan.

SE ini, lanjut Adita, berlaku mulai saat ditetapkan, yaitu mulai 23 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021 mendatang.*

Silakan baca: Menparekraf Tinjau Penerapan Prokes Libur Nataru di Bali