BandungKlik – Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO) mengimbau agar aturan pembatasan kapasitas penumpang pesawat ditinjau kembali. Hal tersebut menanggapi surat yang diterbitkan Direktorat Jendral Pehubungan Udara Kementerian Perhubungan, Nomor: AU.006/2/7/DRJU.DAU-2021 tanggal 29 September 2021.

Surat itu berisi tentang Pengaturan Penumpang Datang dan Pelaporan Data Pada Penerbangan Internasional di Bandara Soekarno-Hatta. Point terpenting di dalamnya, bahwa setiap maskapai penerbangan yang masuk ke Indonesia hanya boleh mengangkut maksimum 90 penumpang per penerbangan.

Terkait hal ini, Ketua Umum ASTINDO, Pauline Suharno mengatakan, “Kami menyadari bahwa penanggulangan penyebaran dan pencegahan penularan Covid -19 adalah menjadi prioritas yang harus kita lakukan bersama. Demi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 melalui protokol kesehatan yang akurat dan melindungi rakyat Indonesia”.

“Namun kami melihat tidak sinkronnya aturan ini dengan kondisi saat ini, di mana kasus Covid-19 yang sudah melandai di berbagai daerah sehingga obyek wisata, mall dan restoran sudah diperbolehkan beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan memiliki Sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI,” paparnya.

“Serta aturan dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang memperbolehkan orang asing masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan. Seharusnya malah untuk kembali memulihkan perekonomian nasional, pintu masuk ke Indonesia diperbanyak dan karantina dipersingkat,” lanjut Pauline.

Silakan baca:Jadwal Kereta Api Bandara: Soekarno-Hatta Line

Data Reservasi

Berdasarkan data reservasi ASTINDO, setidaknya dalam 1 hari ada 20 penerbangan international dari mancanegara yang masih beroperasi dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Satu pesawat mengangkut lebih dari 150 penumpang.

Dengan dikeluarkannya surat ini dan harus dilaksanakan dalam waktu kurang dari 24 jam, akan berimbas kepada ratusan penumpang yang akan terbang ke Indonesia.

ketua umum ASTINDO
Ketua Umum ASTINDO. (dok. ASTINDO)

Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, penumpang yang melakukan perjalanan hanya untuk kegiatan esensial, seperti perjalanan dinas, repatriasi, PMI, atau pelajar.

“Mereka akan ditolak check in di bandara asal karena kapasitas pesawat terbatas dan maskapai harus menjadwal ulang penerbangan mereka,” tutur Pauline..

Seharusnya, kata Pauline, kalaupun peraturan ini akan diimplementasikan, maskapai harus diberi waktu yang cukup agar bisa melakukan pengaturan ulang terhadap reservasi penumpang.

“Bayangkan kerugian para penumpang yang terpaksa gagal berangkat, mereka sudah melakukan test PCR 3×24 jam sebelumnya sebagai syarat terbang ke Indonesia, juga sudah melakukan reservasi untuk hotel karantina yang harganya tidak murah,” ujarnya.

“Lalu sudah membeli tiket pesawat untuk penerbangan lanjutan. Belum lagi dampak psikis yang harus dirasakan akibat gagal terbang dan agenda yang harus diatur ulang,” tambah dia.

ASTINDO pun mengimbau kepada Dirjen Perhubungan Udara untuk meninjau ulang kebijakan tersebut dan memperbanyak kapasitas test PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk menghindari terjadinya antrean penumpang yang baru saja mendarat.

Silakan baca: Aplikasi Fly Garuda Sajikan Fitur Pemesanan Taksi Bluebird

Selain itu, Pemerintah RI juga sebaiknya mempertimbangkan untuk penghapusan karantina bagi pelaku perjalanan yang sudah divaksin lengkap, sesuai dengan guideline dari WHO.* (Adi Raksanagara)