Arab Saudi Buka Izin Ibadah Umrah Secara Terbatas

ibadah umrah
Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali (kiri/bermasker) berdiskusi dengan Dirjen Haji Pakistan Mr Abrar (kanan) di Kantor Consulat Pakistan. (dok. Kemenag)

 

BandungKlik – Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali menyampaikan, Arab Saudi kembali membuka Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk jemaah ibadah umrah. Namun, izin tersebut masih diberikan secara terbatas dan melalui prosedur perizinan yang ketat.

“Saudi akan membuka izin umrah mulai awal  Ramadan 1442H. Izin umrah dibuka bagi warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang saat ini tinggal di Arab Saudi,” ungkap Endang Jumali melalui pesan singkat, Selasa (6/4/2021), dikutip dari laman Kemenag.

Endang menambahkan, pendaftaran e-visa ibadah umrah bisa dilakukan melalui aplikasi Eatamarna dan Tawakalna. Aplikasi tersebut tetap terbuka dan dapat diakses oleh penyelenggara umrah untuk negara yang diizinkan jemaahnya masuk ke Arab Saudi.

Bagi calon jemaah umrah yang akan mendaftar, menurut Endang, diwajibkan sudah divaksin. Selama di Arab Saudi, mereka juga diharuskan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Untuk pembatasan usia jemaah umrah, masih diberlakukan 18 – 60 tahun, kecuali bagi warga Saudi menjadi sebelum 70 tahun,” imbuhnya.

Biaya Ibadah Haji 2021

Sementara terkait biaya ibadah haji, Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Khoirizi H Dasir menegaskan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1442 H/2021 M belum ditetapkan.

“Belum ada ketetapan. Biaya haji tahun ini masih dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR,” jelas Khoirizi di Jakarta, Rabu (7/4/2021), disitat dari situs Kemenag.

Lebih lanjut Khoirizi mengatakan, pembahasan biaya haji masuk dalam tahapan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di masa pandemi.

Pembahasan dilakukan sambil menunggu informasi resmi terkait kepastian kuota pemberangkatan jemaah haji tahun ini dari Arab Saudi. Karena itu, pembahasan biaya haji dilakukan dengan asumsi-asumsi kuota sesuai dengan skenario yang telah dirumuskan.

“Karena belum ada kepastian kuota, maka pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30%, 25%, 20%, bahkan hingga hanya 5%,” ujarnya.

Khoirizi juga menyebutkan bahwa kemungkinan kenaikan biaya haji itu ada. Setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi, yaitu kenaikan kurs Dollar, kenaikan pajak dari 5% menjadi 15%, serta keharusan penerapan protokol kesehatan.

Silakan baca: Pemerintah Putuskan Larang Aktivitas Mudik Lebaran 2021

“Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, jaga jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada biaya haji,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pihaknya bersama Komisi VIII terus berupaya mempersiapkan layaan terbaik untuk jemaah. Misalnya, untuk mengurangi mobilitas, tahun ini rencananya konsumsi akan diberikan tiga kali sehari. Sehingga jemaah tidak perlu keluar untuk mencari makanan.

“Kemenag bersama Komisi VIII terus berusaha untuk semaksimal mungkin, kalaupun ada kenaikan biaya haji, hal itu tidak memberatkan jemaah,” pungkasnya.*